BEKASI,LENTERAJABAR.COM,-Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2019 memiliki
sejumlha tantangan.Salah satunya masalah zonasi murni.
Untuk mengawal serta menyerap aspirasi terkait PPDB 2019, Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat telah melakukan safari ke Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Jawa Barat.
Terkait hal itu, Pimpinan dan Anggota Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat, Jumat (17/5/2019), telah mengunjungi SMA Negeri 5 Kota Bekasi untuk memantau persiapan PPDB. Pendaftaran PPDB tingkat SMA sederajat berlangsung pada 17 – 22 Juni 2019.
Sekretaris Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat, Abdul Hadi Wijaya mengatakan, sistem zonasi PPDB saat ini hanya mengandalkan jarak, sehingga ada potensi ketidak jujuran domisili calon anggota peserta didik. Hadi berharap ada pengawasan yang ketat terkait domisili calon peserta didik dalam penerapan zonasi pada PPDB Tahun 2019 ini.
Berdasarkan Permendikbud Nomor 51 Tahun 2019, PPDB dilaksanakan melalui tiga jalur yakni zonasi dengan kuota minimal 90 persen, jalur prestasi dengan kuota maksimal 5 persen, dan perpindahan orang tua peserta didik dengan kuota maksimal 5 persen.
Selain itu menurutnya, tidak digunakannya nem dalam penerapan zonasi pada penerimaan peserta didik baru menimbulkan kekhawatiran menurunkan prestasi sekolah. Pihaknya pun mendorong pihak sekolah bisa terus meningkatkan kualitas proses belajar mengajar, sehingga siswa yang diterima bisa menjadi lulusan yang unggul.
Ia mengatakan, kebijakan PPDB yang baru memang bersifat positif untuk mengakomodasi seluruh anak usia sekolah tanpa pembedaan khusus. Namun sistem zonasi saat ini, hanya mengandalkan jarak dan tidak menggunakan nilai. Hal tersebut dikhawatirkan dapat menurunkan standar kualitas lulusan sekolah.
Lebih lanjut Ia berharap, kekhawatiran ini menjadi bahan evaluasi Kementerian Pendidikan dan mendorong sekolah untuk terus meningkatkan kualitas kegiatan belajar dan mengajar di sekolah.(Ari/Red)
Untuk mengawal serta menyerap aspirasi terkait PPDB 2019, Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat telah melakukan safari ke Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Jawa Barat.
Terkait hal itu, Pimpinan dan Anggota Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat, Jumat (17/5/2019), telah mengunjungi SMA Negeri 5 Kota Bekasi untuk memantau persiapan PPDB. Pendaftaran PPDB tingkat SMA sederajat berlangsung pada 17 – 22 Juni 2019.
Sekretaris Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat, Abdul Hadi Wijaya mengatakan, sistem zonasi PPDB saat ini hanya mengandalkan jarak, sehingga ada potensi ketidak jujuran domisili calon anggota peserta didik. Hadi berharap ada pengawasan yang ketat terkait domisili calon peserta didik dalam penerapan zonasi pada PPDB Tahun 2019 ini.
Berdasarkan Permendikbud Nomor 51 Tahun 2019, PPDB dilaksanakan melalui tiga jalur yakni zonasi dengan kuota minimal 90 persen, jalur prestasi dengan kuota maksimal 5 persen, dan perpindahan orang tua peserta didik dengan kuota maksimal 5 persen.
Selain itu menurutnya, tidak digunakannya nem dalam penerapan zonasi pada penerimaan peserta didik baru menimbulkan kekhawatiran menurunkan prestasi sekolah. Pihaknya pun mendorong pihak sekolah bisa terus meningkatkan kualitas proses belajar mengajar, sehingga siswa yang diterima bisa menjadi lulusan yang unggul.
Ia mengatakan, kebijakan PPDB yang baru memang bersifat positif untuk mengakomodasi seluruh anak usia sekolah tanpa pembedaan khusus. Namun sistem zonasi saat ini, hanya mengandalkan jarak dan tidak menggunakan nilai. Hal tersebut dikhawatirkan dapat menurunkan standar kualitas lulusan sekolah.
Lebih lanjut Ia berharap, kekhawatiran ini menjadi bahan evaluasi Kementerian Pendidikan dan mendorong sekolah untuk terus meningkatkan kualitas kegiatan belajar dan mengajar di sekolah.(Ari/Red)
