BANDUNG,LENTERAJABAR.COM,- 100 orang Wakil rakyat yang duduk di DPRD Provinsi Jabar melaksanakan reses sebagaimana diamanatkan dalam UU MD3 untuk menyerap aspirasi konstituen di daerah pemilihannya .Salah satunya anggota DPRD Provinsi Jabar dari daerah pemilihan Bandung- Cimahi dr. Ikhwan Fauzi, M.Kes
Menurut politisi PDIP ini,Ia mendapatkan beberapan masukan persoalan yang berkaitan dengan urusan kesra seperti ;pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan serta sosial yang jadi bidang garapannya sebagai anggota komisi V DPRD Prov jabar,tuturnya kepada media di Bandung,Kamis(21/2/2019)
Lebih lanjut dikatakan pria berkacamata ini,kemarin saat reses banyak aspirasi yang diterima dari konstituennya, di RT 06 RW 7 Kampung Cimaung, Kel. Tamansari. Kec. Bandung wetan, Kota Bandung. Rabu, (20/2/2019).
“Pada intinya kita menjelaskan kepada warga bahwa komisi V yang membidangi pendidikan kesehatan dan tenagakerja, sosial, sehingga yang harus sya beritahukan yang paling dekat adalah PPDB , itu jadi titik krusial tiap tahun.”terang Ikhwan.
Dijelaskannya, Sekarang ini sistemnya (PPDB) kan berubah, sistem zonasi kemarin-kemarin ada beberapa kriteria, sekarang kriterianya jadi sempit.
Sehingga dengan zonasi akan terjadi konflik , inilah yang perlu kita jelaskan kepada warga kita sebagai wakil rakyatnya, untuk menjelaskan, sosialisasi ini penting bagi warga karena setiap tahun sistem terus berubah, ketika sistem itu berubah yang perlu adalah diseminasi informasi yang harus sampai kepada mereka. Itu yang penting.!tegas Ikhwan.
Politisi senior partai berlambang banteng moncong putih ini kini diajukan sebagai caleg PDIP dari kabupaten Bandung untuk DPRD jabar, ini juga mengungkapkan kepada warga, kenapa SMA lebih banyak diserap tenaga kerjanya dari SMK , sehingga kita berpikir ulang. Karena orang masuk smk kan ingin kerja, tetapi kelihatannya SMA yang banyak diterima kerja. Kan itu jadi masalah.
Kemudian juga masalah kesehatan, ketika saat ini RS sering penuh dengan pasien,itu yang akhirnya mereka menyadari, jangan sakit sakit sedikit ke RS, karena sejak ada BPJS orang sakit sedikit aja pinginke RS. Bukan euforia tetapi jadi semacam sakit sosial karena pelayanan gratis ini, Ini penting bahwa mekanisme untuk berobat ini mereka ketahui harus ke puskesmas, ada chanel chanel lain yang harus dilewati dulu.
Kerugian BPJS ini dari 4 triliun pada awalnya sekarang kerugiannya sudah loncat ke Rp 10 triliun, kalau jadi deret ukur nanti Rp. 14 T terus Rp 18 Triliun, terus bensin disubsidi. Lalu apalagi yang mau disubsidi, Ini bagaimana kalau semua dibayarin negara terus, kan bangkrut negara ini, ? kapan membangun negara kalau ngutang terus, Ini kan problem,pungkas Ikhwan.(Ari/Red)
