Demikian hal tersebut dikatakan anggota Komisi I yang berurusan dengan Pemilihan Umum ini kepada wartawan di Bandung,Senin (10/12).
Namun politisi senior partai berlambang Kab'ah ini mempertanyakan soal kepemilikan KTP Elektronik (e-KTP) bagi calon pemilih penyandang gangguan jiwa dalam Pemilihan Umum (Pemilu) serentak yang akan digelar pada tanggal 17 April tahun 2019 mendatang.
Lebih lanjut dikatakannya fakta di lapangan rata-rata penyandang gangguan jiwa tidak memiliki e-KTP sebagai persyaratan utama mendapat hak pilih dalam Pemilu 2019. “Yang menjadi pertanyaan adalah soal identitas dirinya, apa mereka memilikinya sebagai syarat jadi pemilih,” kata legislator daerah pemilihan Sukabumi ini.
Menurutnya , selain soal e-KTP ada masalah menyangkut Surat Keterangan (SK) terkait mekanisme penyandang gangguan jiwa menyuarakan suaranya dalam Pemilu 2019 dan belum ada sosialisasi. “Soal SK disabilitas mental ini belum jelas juga, kita lihat saja nanti,” tutur mantan Ketua BP Perda DPRD Jabar ini.
Selain itu, Yusuf juga menyoroti koridor pengawasa saat proses pengambilan suara, calon pemilih dijamin dapat memilih sesuai kehendaknya, atau dengan sangat sadar dan tanpa paksaan memilih kandidat karena ada peluang pemilih dipaksa untuk memilih salah satu calon dalam. “Nah ini yang akan terus kita awasi nanti bagaimana proses di daerah,” ujar Yusuf.
Terkait itu, menurut Yusuf pengawasan menjadi penting karena jumlah calon pemilih penyandang gangguan jiwa diperkirakan mencapai ratusan ribu ribu, mungkin juga menjadi lebih banyak seiring diperbaharuinya Daftar Pemilih Tetap (DPT). “Di Jabar, jumlah pemilih disabilitas mental ini cukup banyak jumlahnya. Jumlah terdeteksi saja sudah 200.000 lebih ditambah yang belum pasti akan lebih banyak,” pungkasnya.(Ari/Red)
