Rencana ini diumumkan Wakil Presiden AS Mike Pence saat kunjungannya ke Papua Nugini Sabtu (17/11). Ia beralasan pangkalan Angkatan Laut itu untuk melindungi kedaulatan dan hak-hak maritime negara di wilayah Pasifik.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi 1 DPR RI, Abdul Kharis Almasyhari menyerukan negara-negara sahabat menahan diri menyikapi pernyataan tersebut. Menurutnya, kawasan Asia Pasifik seharusnya bebas dari unsur militer.
“Jangan lakukan militerisasi di kawasan Asia Pasifik” katanya,dalam keterangan tertulis kepada media Senin (26/11).
Tak hanya itu, secara spesifik, Anggota DPR dari Fraksi PKS ini mendorong pemerintah Indonesia ikut bertindak dan merespons pernyataan tersebut. Salah satu cara yang bisa ditempuh adalah dengan meningkatkan upaya-upaya diplomasi.
“Pemerintah Indonesia perlu segera mengedepankan upaya diplomasi untuk mewujudkan keamanan regional kawasan sejalan dengan politik luar negeri bebas aktif demi perdamaian dunia” terang anggota DPR asal Solo ini.
Meski Pence menyebut pembangunan pangkalan Angkatan Laut untuk melindungi kedaulatan dan hak-hak maritime negara di wilayah Pasifik tetapi banyak pihak berpendapat hal tersebut merupakan langkah untuk membendung pengaruh Tiongkok di kawasan Pasifik. Hal tersebut dikhawatirkan dapat meningkatkan tensi politik di Asia Pasifik.
Kabar bahwa China ingin membangun fasilitas militer di Fiji seperti di Pulau Blackrock, Manus atau vanuatu telah tercium pihak Australia dan informasi ini mengalir sampai Gedung Putih. Kedua negara pun disebut khawatir keinginan China ini akan menyaingi keseimbangan kekuatan angkatan laut di pasifik Selatan.(Red)
