BANDUNG,LENTERAJABAR.COM, - Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Ineu Purwadewi Sundari menghadiri acara "Silaturahmi Kamtibnas Polda Jabar Dengan Forum Pondok Pesantren se Jawa Barat, Dalam Rangka Mendukung Pileg Dan Pilpres Tahun 2019 Yang Aman, Damai, dan Sejuk di Provinsi Jawa Barat", di Mapolda Jawa Barat, Selasa (27/11/2018).
Penyelenggaraan acara yang digagas Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Barat tersebut dalam rangka mendukung serta mensukseskan Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 yang damai.
Acara yang dibuka oleh Kapolda Jabar, lrjen Pol Agung Budi Maryoto tersebut, dihadiri juga oleh Kasdam III/ Siliwangi, Wakapolda Jabar, Kakanwil Kemenag Jabar yang mewakili Ketua KPU Jabar, perwakilan Bawaslu Jabar, Ketua FKUB Jabar, Ketua Forum Pondok Pesantren, para Ketua Forum Pondok Pesantren se-Jawa Barat, dan para para Kasat Binmas Polres, Polresta dan Polrestabes jajaran Polda Jabar.
Pada Acara tersebut Forum Pondok Pesantren se-Provinsi Jawa Barat menyatukan sikap melalui pernyataan deklarasi guna meningkatkan kerjasama dan sinergitas antara ulama dan umaro, sehingga terwujud Pileg dan Pilpres 2019 yang aman, damai, dan sejuk di wilayah Hukum Polda Jabar.
Lima poin deklarasi damai tersebut adalah:
1. Menolak segala bentuk politisasi pondok pesantren yang dapat memecah-belah persatuan umat.
2. Mengajak kepada seluruh elemen masyarakat untuk mendukung gerakan menjadikan pondok pesantren sebagai pusat kegiatan keagaman, kemaslahatan umat, dan majelis ilmu.
3. Menolak segala paham radikalisme, terorisme, intoleransi di lingkungan pondok pesantren sebagai upaya menjaga dan merawat NKRI.
4. Menolak segala bentuk kegiatan yang provokatif, menghasut, ujaran kebencian, hoaks atau berita bohong, serta politisasi isu SARA dalam pileg dan pilpres 2019.
5. Mendukung Polri dalam menciptakan situasi Kamtibnas yang aman, daman, dan sejuk selama pelaksanaan Pileg dan Pilpres 2019.
Ketua Forum Pondok Pesantren Jabar, Edi Komarudin berharap pertemuan tersebut membawa keberkahan, bukan hanya untuk masyarakat kabupaten tapi juga untuk masyarakat Jawa Barat pada umumnya.
Sementara itu, Kapolda Jabar dalam sambutannya mengatakan, tokoh agama dan pesantren mempunyai tugas yang sangat penting dan mulia dalam menyebarkan kebaikan serta mencegah atau menghilangkan hal-hal negatif di masyarakat.
Tugas tersebut antara lain menolak segala bentuk politisasi pondok pesantren yang dapat memecah belah persatuan umat. Menolak segala faham radikalisme, terorisme, dan intoleransi. Menolak kegiatan yang bersifat provokatif, menghasut, ujaran kebencian, Hoax serta lsu-isu Sara dalam pelaksanaan Pemilu 2019.
“Saat ini kita sedang dihadapkan dengan pelaksanaan tahapan Pileg dan Pilpres 2019, sehingga masyarakat terpolarisasi dalam menentukan pilihannya. Namun diharapkan agar tetap guyub dan rukun, dan mewaspadai berbagai kerawanan,” katanya.
Kapolda mengajak semua elemen agar senantisasa bekerjasama dalam memelihara kamtibmas guna menjaga keutuhan, kedaulatan negara, dan mempererat persatuan bangsa serta patuh terhadap ketentuan hukum yang berlaku maupun norma sosial di masyarakat.(Ari/Red)
Penyelenggaraan acara yang digagas Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Barat tersebut dalam rangka mendukung serta mensukseskan Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 yang damai.
Acara yang dibuka oleh Kapolda Jabar, lrjen Pol Agung Budi Maryoto tersebut, dihadiri juga oleh Kasdam III/ Siliwangi, Wakapolda Jabar, Kakanwil Kemenag Jabar yang mewakili Ketua KPU Jabar, perwakilan Bawaslu Jabar, Ketua FKUB Jabar, Ketua Forum Pondok Pesantren, para Ketua Forum Pondok Pesantren se-Jawa Barat, dan para para Kasat Binmas Polres, Polresta dan Polrestabes jajaran Polda Jabar.
Pada Acara tersebut Forum Pondok Pesantren se-Provinsi Jawa Barat menyatukan sikap melalui pernyataan deklarasi guna meningkatkan kerjasama dan sinergitas antara ulama dan umaro, sehingga terwujud Pileg dan Pilpres 2019 yang aman, damai, dan sejuk di wilayah Hukum Polda Jabar.
Lima poin deklarasi damai tersebut adalah:
1. Menolak segala bentuk politisasi pondok pesantren yang dapat memecah-belah persatuan umat.
2. Mengajak kepada seluruh elemen masyarakat untuk mendukung gerakan menjadikan pondok pesantren sebagai pusat kegiatan keagaman, kemaslahatan umat, dan majelis ilmu.
3. Menolak segala paham radikalisme, terorisme, intoleransi di lingkungan pondok pesantren sebagai upaya menjaga dan merawat NKRI.
4. Menolak segala bentuk kegiatan yang provokatif, menghasut, ujaran kebencian, hoaks atau berita bohong, serta politisasi isu SARA dalam pileg dan pilpres 2019.
5. Mendukung Polri dalam menciptakan situasi Kamtibnas yang aman, daman, dan sejuk selama pelaksanaan Pileg dan Pilpres 2019.
Ketua Forum Pondok Pesantren Jabar, Edi Komarudin berharap pertemuan tersebut membawa keberkahan, bukan hanya untuk masyarakat kabupaten tapi juga untuk masyarakat Jawa Barat pada umumnya.
Sementara itu, Kapolda Jabar dalam sambutannya mengatakan, tokoh agama dan pesantren mempunyai tugas yang sangat penting dan mulia dalam menyebarkan kebaikan serta mencegah atau menghilangkan hal-hal negatif di masyarakat.
Tugas tersebut antara lain menolak segala bentuk politisasi pondok pesantren yang dapat memecah belah persatuan umat. Menolak segala faham radikalisme, terorisme, dan intoleransi. Menolak kegiatan yang bersifat provokatif, menghasut, ujaran kebencian, Hoax serta lsu-isu Sara dalam pelaksanaan Pemilu 2019.
“Saat ini kita sedang dihadapkan dengan pelaksanaan tahapan Pileg dan Pilpres 2019, sehingga masyarakat terpolarisasi dalam menentukan pilihannya. Namun diharapkan agar tetap guyub dan rukun, dan mewaspadai berbagai kerawanan,” katanya.
Kapolda mengajak semua elemen agar senantisasa bekerjasama dalam memelihara kamtibmas guna menjaga keutuhan, kedaulatan negara, dan mempererat persatuan bangsa serta patuh terhadap ketentuan hukum yang berlaku maupun norma sosial di masyarakat.(Ari/Red)
